Digital Media Online Wonogiri

Kades Yang Nyaleg Harus Mengundurkan Diri

0 5
Abdullah Rabbani anggota komisi A DPRD WOnogiri | Foto Bagus
Abdullah Rabbani anggota komisi A DPRD WOnogiri | Foto Bagus

infowonogiri.com – WONOGIRI – Kepala desa (kades) aktif dipersilahkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggote legislatif DPRD II, I dan Pusat. Namun syaratnya wajib meletakkan jabatanya alias mengundurkan diri. Jika nekad mencalonkan sebagai Caleg sebelum mengundurkan diri maka ancamannya akan disanksi tegas.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi A DPRD Wonogiri dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Wonogiri, Selasa (26/2). Keputusan tersebut diperoleh Komisi A dan KPUD setelah melakukan kunjungan ke KPU Pusat.

“Kades maupun perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri pada pemilu legislatif harus mundur permanen,” ujar Sutarno. Sebelumnya, sempat bermunculan kesimpangsiuran informasi terkait boleh tidaknya Kades/Perangkat Desa mencalonkan sebagai anggota legislatif tampa harus mengundurkan diri.

Abdullah Rabbani, anggota Komisi A, menambahkan, KPU pusat kini tengah membahas draft tentang aturan pencalegan Kades/Perdes. Draft itu direncanakan kelar pekan ini. Rencananya akan langsung dikirimkan ke daerah.

Meski belum kelar, Komisi A dan KPUD telah mendapatkan bocoranya. Inti dari draft tersebut yakni kades atau perangkat desa wajib mundur dari jabatanya saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Dasarnya, calon legislatif saat mendaftarkan diri sebagai calon legislatif wajib menjadi anggota partai politik. Sementara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72/2005 tentang Desa, Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perda Nomor 6/2006 tegas melarang Kades/Perdes aktif menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Kades/Perdes yang akan menyisiati dengan cara mengundurkan diri, menurut Rabbani tidak bisa digunakan. “Di Perda Nomor 6/2006, Pjs hanya memungkinkan ada selama dua kali enam bulan. Persiapan pemilu butuh waktu lebih dari setahun. Jadi tidak mungkin ada Pjs lebih dari setahun,” ujar Rabbani.

Jika tidak mengundurkan diri, sangat dikhawatirkan Kades/Perdes akan menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan dirinya.

Ketua KPU Wonogiri Joko Purnomo mengatakan keputusan KPUD Wonogiri sepakat dngan KPU Pusat. KPU tidak mengenal itislah pengunduran diri sementara. Pastinya mundur untuk mencalegkan atau tetap sebagai Kades tampa mencalonkan diri sebagai caleg.

“Cuti itu tidak serta merta melepaskan jabatan kepala desa dari pemegangnya. Otomatis Kades/Perdes yang cuti tidak bisa memiliki KTA parpol tertentu. Teknisnya, kalau ada Kades/Perdes yang nyaleg, akan kami minta lampiran surat pengunduran diri dan surat persetujuan pengunduran diri dari bupati,” tandas Joko Purnomo. [Bagus]

Leave A Reply